By, Ardan Marua

Diskusi perihal kekuasaan akan selalu memantik rasa ketertarikan tuk dibahas sepanjang umat manusia masih berkeinginan mencari cara terbaik menyeimbangkan kekuasaan. Keseimbangan kekuasaan (balance of power) sangat dibutuhkan di saat laku pendominasian, penindasan, dan ketidakadilan merajalela di ruang-ruang kehidupan sosial.

Potensi untuk mendominasi, menindas, serta berlaku tidak adil dapat diredam bilamana terjadi pendistribusian kekuasaan yang seimbang. Adalah wajar bila semua orang di dunia ini tampaknya mendambakan kehadiran suatu tatanan sosial yang di dalamnya kekuasaan berdiri tegak dan merata. Tapi, bagaimana kekuasaan itu mula-mula terlaksana dan mengoperasikan diri?

Tentu saja kita dapat menjawab pertanyaan itu dengan beragam sudut pandang melalui pelbagai macam cara. Tapi kali ini, kita akan menggunakan pandang Michel Foucault untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena pelacakan Foucault terhadap kerja kekuasaan cukup unik menurut saya, ditelusuri salah satunya berdasarkan label kegilaan.

Menurut Michel Foucault, kekuasaan mula-mula terlaksana bukan melalui represif atau hasil persetujuan (Thomas Hobbes, John Locke), bukan pula dari penguasaan atas faktor pemenuhan kebutuhan/ekonomi (Karl Marx), melainkan hasil dari seluruh struktur tindakan yang mendorong tindakan-tindakan lain melalui rangsangan, persuasi, janji-janji, atau bisa pula melalui larangan serta paksaan.

Kita biasanya mengasosiasikan kekuasaan dengan institusi legal, dalam hal ini negara. Namun, Michel Foucault (1976), melalui karyanya, La Volonté de Savoir: Histoire de la Sexualité, menegaskan bahwasanya:[1]

“Kekuasaan itu bukanlah suatu institusi, struktur, dan bukan pula kekuatan yang dimiliki; tetapi ini merupakan nama yang diberikan pada situasi strategis dalam suatu masyarakat … Kekuasaan menyebar, juga hadir di mana pun; bukannya kekuasaan itu mencakup semua, tetapi ini karena kekuasaan datang dari mana-mana.”

Jadi, kekuasaan itu tidak bisa dilepaspisahkan dari pengetahuan baik itu psikologi, sosial, ekonomi, politik, kriminologi, jurnalisme, religius, dan seterusnya. Pasalnya, di dalam kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan kriteria kebenaran yang pada gilirannya akan membentuk individu. Lebih lanjut, sekiranya kekuasaan menghasilkan kriteria kebenaran, maka kekuasaan juga harus berimplikasi positif. Sebagaimana Foucault (1975), melalui karyanya, Surveiller et Punir: Naissance de la Prison, mengartikan bahwa:[2]

“Kekuasaan tak mesti lagi diartikan secara negatif sebagai yang menindas, menafikan, menolak, atau menyensor. Karena pada kenyataannya kita menjumpai kekuasaan itu produktif: ia menghasilkan sesuatu yang real, memproduksi bidang-bidang objektif dan ritus kebenaran. Melalui pengetahuan, kita melanjutkan ritus itu.”

Sekiranya kekuasaan erat kaitannya dengan kebenaran dan Foucault adalah pribadi yang cukup skeptis terhadap segala macam kebenaran, maka Foucault (1966), melalui karyanya, Les Mots et les Choses: Une Archéologie des Sciences Humaines, memulai dengan memberikan penilaian bahwa “kebenaran merupakan sebuah klaim atau interpretasi atas dunia dimana di dalamnya, segala hal bergulir secara historis”.[3] Olehnya itu, setiap cara berpikir dan bertindak manusia tidak akan lepas dari kewacanaan atas sejarah peradaban, misalnya perihal “kegilaan”, “seksualitas”, “kesehatan”, “kejahatan”.

Foucault mengilustrasikan bagaimana kegilaan telah didefinisikan oleh kelompok yang dominan pada masanya. Lebih lanjut Foucault (1961) melalui karyanya, Folie et Déraison: Histoire de la Folie à l’âge Classique, mengatakan bahwa:[4]

“Di dalam lelucon dan kemabukan, eksistensi dari orang gila, orang bodoh, atau orang tolol menjadi lebih penting. Ia tidak hanya sekedar bayangan-bayangan hitam yang lucu dan akrab di kalangannya, ia eksis di lingkungan sosialnya. Jika kebodohan menyebabkan setiap manusia kehilangan eksistensinya, maka orang gila sebaliknya, mengingatkan manusia akan kebenarannya.”

Dari penjelasan di atas, Foucault menyiratkan tentang bagaimana kondisi pengetahuan, institusional, keamanan, dan tata kebudayaan mempengaruhi proses dari pelabelan kegilaan, proses pelegitimasian ilmu-ilmu psikiatri dan psikologi, hingga pembungkaman terhadap pembicaraan-pembicaraan rasional sekiranya dinilai bertentangan dengan kelompok dominan.

Pada titik ini, kelompok dominan khususnya dalam aktivitas politik berubah menjadi biopolitik. Akibatnya, hingga problem tubuh tidak lepas dari standarisasi Negara. Negara berhak menjatuhkan sangsi atas pelanggaran moral. Cara pandang dan tindakan seperti inilah yang hendak dipertontonkan bahwa terdapat kekuasaan yang luar biasa dan paling efektif untuk melakukan pengendalian.

Adapun di bagian akhir dari karya Surveiller et Punir: Naissance de la Prison, Foucault menyebutkan “kekuasaan yang menormalisasi” dimana, kekuasaan tidak hanya aplikatif di dalam penjara, melainkan bergulir hingga ke kehidupan sosial melalui mekanisme-mekanisme tertentu yang bertujuan untuk menjamin kesehatan, pengetahuan, dan kesejahteraan masyarakatnya. Intinya, kekuasaan ada di mana-mana.

Di rumah sakit diterapkan diet, makanan empat sehat-lima sempurna, waktu istirahat yang patut, medical record, bahkan program KB (Keluarga Berencana) pun adalah suatu bentuk kontrol terhadap jumlah populasi manusia dan strategi untuk menanamkan kepatuhan. Lebih lanjut, karena jumlah populasi manusia merupakan masalah sosial, maka praktik seksualitas pun mesti dikontrol sedemikian rupa. Mulai dari legitimasi seks melalui peradilan agama,  slogan “dua anak cukup”, dan lain sebagainya.

Di perusahaan, jenjang karir, pemotongan upah, hingga angka pengangguran, kerap dijadikan strategi oleh sang pemilik guna mengontrol dan mendisiplinkan para karyawan. Sementara, di Sekolah hingga Perguruan Tinggi, pengontrolan diterapkan melalui kurikulum belajar, daftar kehadiran, tugas rumahan, serta ujian secara teratur diterapkan.

Pada titik itu, kita menyadari bahwa usaha untuk meraih kuasa dan pengontrolan atas individu tidak selalu datang dan dioperasikan melalui bentuk-laku yang membentak, kasar atau memaksa, melainkan persuasif, membujuk rayu, kemudian meyakinkan, dan pada akhirnya melahirkan kesadaran yang seolah-olah diawasi setiap saat.

Pada akhirnya, kita bisa mengatakan bahwa kekuasaan adalah perang bisu antar semua orang di setiap relasi dalam kehidupan, bukan cuma terpusat pada negara. Bisa jadi, semua orang diam-diam berupaya saling mendominasi satu sama lain. Ini karena, bagi Si filsuf botak ini—Michel Foucault, kekuasaan itu amatlah memesona. Orang rela menderita demi kekuasaan.


[1]Michel Foucault. (2008). Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas (La Volonté de Savoir: Histoire de la Sexualité) (Terj. oleh Forum Jakarta – Paris). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

[2]Michel Foucault. (1977). Discipline and Punish: The Birth of the Prison (Terj. oleh Alan Sheridan). New York: Vintage Books.

[3]Michel Foucault. (2007). Order of Thing: Arkeologi Ilmu-Ilmu Kemanusiaan (Terj. oleh B. Priambodo M. S. & Pradana Boy M. S.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[4]Michel Foucault. (2002). Kegilaan dan Peradaban: Madness and Civilization (Terj. oleh Yudi Santoso). Yogyakarta: Ikon Teralitera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *